Menata Ulang Kebijakan Penggunaan Politik Identitas Era Demokrasi dalam Perspektif Hukum

Abstrak

Keberagaman di Indonesia telah menjadi penyebab utama terjadinya konflik sepanjang sejarah terutama pasca era demokrasi, seperti konflik antar agama, suku, ras, budaya, dan sebagainya. Konflik-konflik itu semakin berkembang bukan hanya sebagai konflik antara satu identitas, tetapi sudah masuk ke fase baru sebagai konflik antara beberapa identitas yang muaranya berbentuk politik identitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi politik identitas di Indonesia dan proses menata ulang penggunaan politik idenditas dalam perspektif hukum. Metode penulisan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa problematik politik identitas era demokrasi ini melalui teori teori psikoanalisis yang menyatakan Kasus Cebong versus Kampret merupakan penekanan id dan ego kedua belah pihak yang egonya mengarah kepada id yang ebih kuat, yang memuculkan kecemasan, permusuhan dan kompetisi. Karena ego yang mengarah ke id terlalu besar, maka rasionalnya mulai tenggelam, sehingga terjadi terkotak kotaknya masyarakat. Sedangkan tawaran penataan ulang penggunaan politik indentitas dalam perspektif hukum berupa penekanan esensi dari politik identitas itu sendiri, berupa ujaran kebencian terkait suku, ras, dan agama yang tercanum dalam Pasal 280 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Komisi II DPR harus mendorong Bawaslu dan para penegak hukum untuk secara tegas menindak pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu yang bersifat ujaran kebencian dan perlu mempertimbangkan untuk menyempurnakan atau melengkapi UU Pemilu tentang pemaknaan politik identitas secara tegas.