PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT INDUSTRI PELEBURAN LIMBAH DAUR ULANG ALUMINIUM
DOI:
https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.90Kata Kunci:
pencemaran udara, hukum lingkungan, limbah daurulang aluminiumAbstrak
Aluminum merupakan logam yang dipergunakan sebagai bahan dasar pembuatan produk peralatan kebutuhan manusia. Produk berbahan aluminium yang tidak dipergunakan sering kali menjadi sampah atau limbah yang dapat didaur ulang. Pendaurulangan limbah aluminium dilakukan dengan cara peleburan. Proses peleburan aluminium tentunya menghasilkan buangan gas yang apabila dilepas ke alam bebas berdampak pada menurunya kualitas udara bersih. Penelitian ini membahas sejauh mana perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap perilaku industri peleburan aluminium yang membuang limbah gas hasil peleburanya ke alam bebas jika dilihat dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber hukum dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan hukum lingkungan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel mengenai pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Kesimpulan yang didapatkan dalam tulisan ini yaitu pembuangan gas hasil peleburan limbah aluminium yang melewati standar baku mutu udara dapat dilakukan proses penegakan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Referensi
Artikel Jurnal
Adeosun, Sekunowo, O.I, Taiwo, O.O., Ayoola,W.A., Machado, A. 2014. Physical and
mechanical properties of aluminum dross Samson Oluropo Advances in
Materials 3(2), 6-10.
Attia, N., Hassan, K.M., Hassan, M.I. 2018. Environmental Impacts of Aluminum Dross
After Metal Extraction. The Minerals, Metals & Materials Series. Springer, Cham,
–1161. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72284- 9_151.
Ella Sundari, 2011. Rancang Bangun Dapur Peleburan Aluminium Bahan Bakar Gas.
Palembang : Jurnal Polsri.
Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept
Surveys of Litterers and Disposers. Environment and Behavior, 43(3), 295–315.
https://doi.org/10.1177/0013916509356884.
Holywell, J.G., and R. Breault, “An Overview of Useful Methods to Treat, Recover or
Recycle Spent Potlining.” JOM, Vol. 65, 2013, pp. 1,441–1,451
Shen, H., Liu., Ekberg, C., Zhang, S. 2021. Harmless disposal and resource utilization
for secondary aluminum dross: A review. Science of the Total Environment 760,
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143968
Tsakiridis. P.E. 2012. Aluminium salt slag characterization and utilization – A review.
Journal of Hazardous Materials 217–218, 1–10.
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.03.052.
Winarno, Joko.. Rancang Bangun Tungku Peleburan Aluminiium Berbahan Bakar
Padat Dengan Sistem Aliran Udara Paksa. Yogyakarta.Jurnal teknik Janabadra.
Xiao, Y., Reuter, M.A., Boin, U. 2005. Aluminium Recycling and Environmental Issues
of Salt Slag Treatment. Journal of Environmental Science and Health 40, 1861–
http://dx.doi.org/10.1080/10934520500183824.
Buku Teks
Irwansyah, (2023), Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel,
Yogyakarta : Mirra Buana Media.
Jimly Asshiddiqie (2010), Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta : Rajawali Pers
Machmud, S, (2012), Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Persfektif
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia. Bandung: Mandar Maju
Masrudi Muchtar, 2016, Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan
Perkembangan Pemikiran), Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
Marhaeni Ria Siombo, (2012), Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan
Berkelanjutan Di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia.
Natangsa, Surbakti, 2015, Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiris, Teori dan
Kebijakan, Yogyakarta : Genta Publishing
Otto Soemarwoto, (1995), Pengolahan Sumber Daya Air, Bandung: Lembaga Ekologi
UNPAD.
Sonny Keraf, (2010), Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Kanisius.
Takdir Rahmadi, (2011), Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta : PT. RajaGrafindo
Persada.
Zefanya B. P Samosir,2015, Konsep Denial of Justice Dalam Arbitrase Internasional,
Bandung : CV.Keni Media.
Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan
PSLB3. 2019. “Laporan Statistika Tahun 2019” Direktorat Jenderal Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya. Jakarta diakses dari :
https://pslb3.menlhk.go.id/portal/publikasi
PERATURAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 32
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 333
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2020 tentang
Indeks Standar Pencemar Udara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 774
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.14/menlhk/setjen/kum.1/7/2020 Tahun 2020 Tentang Indeks Standar
Pencemar Udara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 774
