ANALISIS YURIDIS: IMPLIKASI MALADMINISTRASI SEBAGAI PELANGGARAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM BIROKRASI
DOI:
https://doi.org/10.55551/jip.v7i1.718Kata Kunci:
Maladministrasi, Pelayanan Publik, Ombudsman, Good Governance, Hukum Administrasi NegaraAbstrak
Penelitian ini mengkaji fenomena maladministrasi dalam konsep Rechsstaat yang menghambat terwujudnya Good Governance dan pelayanan publik yang akuntabel. Meskipun standar universal telah ditetapkan, terdapat kesenjangan antara norma ideal dengan praktik birokrasi yang mencederai hak konstitusional masyarakat. Penelitian difokuskan pada analisis bentuk maladministrasi dan efektivitas pengawasan Ombudsman, dengan menyoroti anomali di Kota Medan di mana predikat administratif tinggi tidak selaras dengan realitas keluhan infrastruktur dan kesehatan di lapangan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, data dihimpun melalui studi pustaka dokumen hukum dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi merupakan pengkhianatan etika publik yang dipicu oleh resistensi birokrasi serta lemahnya penegakan sanksi atas rekomendasi pengawas. Disfungsi birokrasi ini menegaskan urgensi reformasi komprehensif, terutama transformasi kultural untuk mengubah mentalitas aparatur dari "penguasa" menjadi "pelayan". Penelitian menyimpulkan bahwa kunci kepastian hukum substantif terletak pada sinkronisasi pengawasan internal dan eksternal serta penegakan prinsip keadilan tanpa diskriminasi. Diperlukan evaluasi mendalam terhadap pola maladministrasi lokal agar cita-cita pemerintahan bersih tidak sekadar menjadi retorika, melainkan memberikan perlindungan hukum nyata bagi masyarakat.
Referensi
Arja, M., Purba, V. A. N. S., Adetiya, P., S, M. I. A., & Penggabean, F. Y. (2025). Peran Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Masyarakat. Indonesian Research Journal on Education, 5, 1506–1510.
Ahatri, W., Ramadhan, A., Rahmadini, S., Sari, S. R., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2024). Peran Etika Administrasi Publik Dalam Mencegah Maladministrasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Poltik, 2(2), 402–408. https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/index
Annafi, S., & Zendrato, S. A. (2025). Analisis Implementasi Sistem Merit Dalam Rekrutmen dan Promosi Jabatan ASN Dengan Pendekatan SWOT Terhadap Tantangan dan Strategi Penguatan Meritokrasi di Indonesia. Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ), 2(2), 2867–2884.
Badjuka, A. H., Abdul, N. A., Giu, S. A., Usman, N., & Saleh, A. R. (2025). Implementasi Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, 9(11), 386–391.
Iskandar, M., & Irianto, K. D. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik di Sumatera Barat: Studi Kasus Laporan Ombudsman RI. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 5(6), 352–357.
Lestari, R. A., & Santoso, S. A. (2022). Pelayanan Publik Dalam Good Governance. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol), 2(1), 43–55.
Lumbanraja, Dr. Drs. V., Rustiyana, Dr. H., Ibrahim, Prof. Dr. A. H. Hi., & Riyanto, Drs. A. (2025). Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia (I. K. Nisya, Ed.; 1st ed.). PT. Star Digital Publishing. www.stardigitalpublishing.com
MS, D. S. (2025, Desember 30). Ombudsman Sumut Dibanjiri 769 Aduan Sepanjang 2025, Urusan Pertanahan Paling Disorot Publik. Retrieved from medanpikiranrakyat.com: https://medan.pikiran-rakyat.com/politik/pr-3109897752/ombudsman-sumut-dibanjiri-769-aduan-sepanjang-2025-urusan-pertanahan-paling-disorot-publik
Mulyadi, D., Zultan, N., Ajijah, S. N., Cantika, D., Zaidan, H. Al, & Ilham, M. (2024). Penguatan Clean and Good Governance Dalam Pelayanan Publik Melalui Model Edukasi dan Instrumen Kepatuhan Hukum Tata Negara. Jurnal Dedikasi Hukum, 4(2), 337–352.
Nasli, M. I. Z., & Irianto, K. D. (2025). Analisis Penanganan Maladministarsi Di Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 5(5), 306–314.
Okemedan, R. (2025, September 23). Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan Soroti Buruknya Pelayanan Kesehatan dan Program Zero Lampu Padam Pemko Medan. Retrieved from okemedan.com: https://okemedan.com/2025/09/23/fraksi-hanura-pkb-dprd-medan-soroti-buruknya-pelayanan-kesehatan-dan-program-zero-lampu-padam-pemko-medan/
Pinem, W., Prayetno, Ramadhan, T., & Syahputra, H. (2025). Good Governance Sebagai Upaya Menigkatkan Kualitas Demokrasi Lokal Di Kabupaten Asahan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), 6(2), 435–444. https://doi.org/10.29103/jspm.v6i2.21689
Pratama, A. D. (2019). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009. 1–17. http://eprints.undip.ac.id/23914/1/HERRY_WIBAWA.pdf,
Pulungan, M. R. A., Ramadhani, O., Fitri, D. A., Rusli, A. A., Hanoselina, Y., Wialdi, P. F., & Jumiati. (2025). Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berintegritas: Refleksi Atas Maladministrasi. JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2(12), 18492–18500. https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Putri, F. A., & Adnan, M. F. (2020). Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Barat. JMIAP) Jurusan Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, 2(1), 33–41.
Resmadiktia, N. M., Utomo, Y. D., & Aiman, L. M. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(11), 685–697. https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882
Samsir. (2026, Februari 4). Ombudsman Sulsel Kebanjiran Aduan 2025, Sengketa Tanah Jadi Biang Masalah Terbesar. Retrieved from jejakfakta.com: https://jejakfakta.com/read/12685/ombudsman-sulsel-kebanjiran-aduan-2025-sengketa-tanah-jadi-biang-masalah-terbesar
Solechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik. Administrative Law & Governance Journal, 2(3), 541–557. https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499
Wahyudi, R. (2020). Maladministrasi Birokrasi di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. Jurnal Niara, 13(1), 145–154.
Wahyudi, R., Malek, J. A., & Aziz, A. (2022). Faktor Penyebab Perilaku Maladministarsi Birokrasi Di Institusi Pemerintah Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 1–10.
Yudianto, E., Syamsya, M., Mustofa, A., Fian, S., & Nasution, H. (2024). Urgensi Etika Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pelayanan Publik. Jurnal Niara, 1(1), 162–170.
