Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024
DOI:
https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.185Kata Kunci:
Pilkada, Kotak Kosong, Monopolitik, Demokrasi, LegitimasiAbstrak
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk fenomena kotak kosong yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap calon yang diajukan. Dalam konteks demokrasi, Pilkada seharusnya menjadi sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan. Namun, isu tersebut ambang batas dan praktik "borong partai" menghambat partisipasi politik yang sehat. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah mempergunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Latar Belakang Fenomena awal Kotak Kosong, Permasalahan atau Pelaksanaan Pilkada Melawan Kotak Kosong di Beberapa Daerah di Indonesia, serta bagaimana Upaya Penyelesaian Pilkada Melawan Kotak Kosong. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai fenomena kotak kosong dalam pilkada tahun 2024 dalam perspektif Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, serta menambah wawasan serta informasi mengenai fenomena kotak kosong dalam pilkada tahun 2024 dalam perspektif Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keputusan MK memberikan ruang bagi calon tanpa ambang batas, tantangan tetap ada dalam hal kualitas calon dan penerimaan masyarakat. Kaderisasi internal partai menjadi langkah strategis untuk menghasilkan pemimpin yang lebih representatif dan mampu menjawab aspirasi rakyat. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi dalam sistem pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Referensi
Abdul Majid, and Anggi Novita Sari. “Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki.” Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 5, no. 2 (2023): 8–15.
Agus Riyanto. “Fenomena Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak Di Jawa Tengah.” Spektrum 18, no. 2 (2019): 9–25.
Akuntansi, Program Studi, Univeristas Mitra Indonesia, Program Studi Manajemen, Univeristas Mitra Indonesia, Program Studi Hukum, and Universitas Mitra Indonesia. “Dampak Rekrutmen Pantarlih Terhadap Efektivitas Data Dan Pengelolaan Anggaran Biaya Pada Pilkada 2024 Di Provinsi Lampung” 5, no. 2 (2024): 29–33.
Amar Sani, Dkk. “Celebes Journal of Community Services” 1, no. 1 (2022): 14–21.
Amirudin, Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grapindo Persada, 2011.
Artina, Dessy. “Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 23, no. 1 (2016): 123–141.
Bs, M A. “Faktor Kemenangan Kotak Kosong Pada Pilkada Kota Makassar 2018.” Jurnal Review Pendidikan dan … 7 (2024): 9428–9431. http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/31265%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/31265/21095.
Fatih, Sholahuddin Al. “Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Anggota Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/Kota.” Ahkam: Jurnal Hukum Islam 6, no. 2 (2018).
Firmansyah, J, A Apriansyah, and ... “Analisis Penyebab Kemunculan Kotak Kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.” JIP: SAMOTA (Jurnal Ilmu … 01, no. September (2023): 1–8. http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/samota/article/view/2175%0Ahttps://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/samota/article/download/2175/1251.
Giawa, Analius, and Tri Daya Rini. “Proses Rekrutmen Sumber Daya Manusia Partai Politik Pada Pileg 2014 (Studi Kasus Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Dpw Partai Nasdem Diy).” JBTI : Jurnal Bisnis Teori dan Implementasi 8, no. 2 (2017): 161–168.
Hadan, Sulistiawati. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XX/2022 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden.” Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah 10, no. 2 (2013): 17–17.
Hukum, Fakultas, Universitas Malahayati, Andre Pebrian Perdana, Fakultas Hukum, Universitas Malahayati, Kamal Fahmi Kurnia, Fakultas Hukum, Universitas Sang, and Bumi Ruwa. “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratif” 06, no. 01 (2021): 180–203.
Hukum, Jurnal Ilmu. “Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Dalam Putusan Mahkamah KOnstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pilksada Serentak Tahun 2024” 2 (2024): 470–480.
Hukum, Jurnal, and I U S Quia. “Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Ning Ayunda Chofifi * Magister Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial , Hukum Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta” 31, no. September (2024): 408–433.
Info, Article. “Besarnya Syarat Dukungan Calon Independen Dalam Pilkada: Auto Kritik Hukum Terhadap Demokrasi Indonesia” (2024).
Jumaeli, E. “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peningkatan Kualitas Pemilu.” Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi 1, no. 1 (2021): 1–12.
Jurnal, Jicn, Cendikiawan Nusantara, and Hasim Hartono. “Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024,” no. September (2024): 5374–5383.
Mahardika, Ahmad Gelora. “Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilukada Serta Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Adhyasta Pemilu 1, no. 2 (2021): 69–84.
Mashuri, MA. “Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi.” jurnal Kewirausahaan 13, no. 2 (2014): 178–186.
Muhammad, M. “Kaderisasi Partai Politik Dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-Kader Dpd Pan Kabupaten Majene.” The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik … 2, no. 1 (2021): 110–120. http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/1660.
muslikh. “Pesta Demokrasi,” 2019.
Muzaki, Ajid Fuaz. “Pilkada 2024: Dominasi Calon Tunggal Dan Dilema Kotak Kosong.” Rumahpemilu.Org. Last modified 2024. https://rumahpemilu.org/pilkada-2024-dominasi-calon-tunggal-dan-dilema-kotak-kosong/.
Natasya, Ika Aurelia, Sakir Sakir, and Fairuz Arta Abhipraya. “Kotak Kosong Dalam Perspektif Hak Memilih Dan Dipilih Pada Pilkada Kabupaten Kebumen 2020.” GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan 14 (2021): 78–86.
Nugraha, Fajar Kuala. “Peran Mahkamah Konstitusi ( MK ) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah ( Pilkada )” (n.d.): 58–74.
Nurrohman, Bayu, Yeby Ma, Dewi Sri Astuti, and Renata Maharani. “Aktivisme Politik Kaum Perempuan Dalam Partai Politik : Studi Fenomenologi Pada Politisi Perempuan Di Banten” 4 (2023): 137–151.
Pandelaki, Andrei I., Burhan Niode, and Alfon Kimbal. “Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif Tahun 2019-2024: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Sulawesi Utara.” EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 2, no. 5 (2020): 1–8.
Setiawan, Heru, Fakultas Ilmu Hukum, and Universitas Diponegoro. “Mempertimbangkan Constitutional Complain Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi” (n.d.): 11–23.
Solihah, Ratnia, Dede Sri Kartini, and Ari Ganjar Herdiansah. “Sosialisasi Model Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Di Indonesia Masa Reformasi.” Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 5, no. 2 (2022): 403.
Stis, Usman, Darul Falah, Abstrak Demokrasi, and Menurut Abraham Lincoln. “Keterkaitan Islam Dan Demokrasi” 4, no. 1 (2024): 1–8.
Suhaimi, Else. “Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia.” Jurnal Hukum Tri Pantang 7, no. 1 (2021): 27–51.
Surbakti, Andika Hariyanto, Sungkawati Kardi Wahyuningsih, Muhammad Hasyimsyah Batubara, Ratih Ratih, Mentari Anggita Br Ginting, and Nurmalina Nurmalina. “Edukasi Dan Sosalisasi Demokrasi Dan Politik Indonesia.” JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam 3, no. 1 (2023): 28–33.
T. Darmansah, Muhammad Rizki Syahputra,. “Fungsi Kaderisasi Dalam Meningkatan Kualitas Kepemimpinan.” Journal Of Education And Teaching Learning (JETL) 2, no. 3 (2020): 20–28.
Tarigan, Ridwan Syaidi. Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan Dan Keseimbangan, n.d. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-6kOEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=ridwan+saidi+tarigan+reformasi+hukum+tata+negara&ots=UcANca9hhI&sig=5jihWu5ci4pEbKkESbHqh_DS190&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
Thalhah, HM. “Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 16, no. 3 (2009): 413–422.
Wakil, Daerah, Kepala Daerah, D I Indonesia, and Arasy Pradana A Azis. “Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Acces to Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentia Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah Indonesia” 49, no. 1 (2019): 1–45.
Womsiwor, Soleman, Alexander Phuk Tjilen, Edoardus E Maturbongs, and Beatus Tambaip. “Analisis Preferensi Politik Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa” (2024).
Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. “Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional.” Jurnal Ilmu Pendidikan 7, no. 2 (2020): 809–820.
